Mencuat Wacana Gibran Mundur, Thohirudin Sekjen Gamata Nusantara Minta Presiden Prabowo Segera Merespon
Mediakawasan.id, Tangerang — Mencuatnya wacana serta niat pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatannya menjadi sorotan utama dinamika politik nasional. Isu ini memicu berbagai tanggapan dari publik maupun kalangan pakar hukum dan organisasi kemasyarakatan.
Menanggapi situasi geopolitik nasional yang dinamis ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Masyarakat Tangerang (Gamata) Nusantara, Thohirudin, S.H., S.T., M.M., CTMP., memberikan pandangan dan sikap resminya. Ia menilai bahwa dinamika ketatanegaraan saat ini harus disikapi secara matang, tenang, dan berlandaskan pada prinsip hukum konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Menurut Thohirudin, Presiden Prabowo Subianto perlu segera mengambil langkah dan merespon perkembangan ini secara bijaksana agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik di tengah masyarakat.
“Presiden Prabowo Subianto harus segera merespon situasi ini dengan bijak dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pengisian kekosongan atau pengunduran diri Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam UUD 1945,” ujarnya.
Lebih lanjut, Thohirudin menegaskan bahwa apabila proses pengunduran diri Wakil Presiden berjalan secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Presiden Prabowo disarankan untuk segera menyiapkan langkah konstitusional berikutnya demi menjaga kestabilan pemerintahan.
“Sesuai dengan amanat konstitusi (Pasal 8 UUD 1945), jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden segera menyiapkan dan mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Presiden yang baru untuk disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) agar dapat dipilih dalam sidang paripurna MPR,” tambahnya.
Sekjen Gamata Nusantara berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menyerahkan seluruh mekanisme penyelesaian persoalan ketatanegaraan ini kepada norma hukum serta prosedur hukum formal yang berlaku, demi menjaga kondusivitas serta keberlanjutan roda pemerintahan Indonesia. (Red/*)
