Polemik Polimedia, Rekomendasi Itjen Kemdiktisaintek Diabaikan, Civitas Minta Menteri Turun Tangan

Mediakawasan.id, Jakarta – Polemik pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) kembali menjadi sorotan. Sejumlah sivitas akademika mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kepemimpinan Polimedia, menyusul dugaan belum ditindaklanjutinya sejumlah temuan serta rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdiktisaintek.
Persoalan yang mencuat dinilai tidak sekadar berkaitan dengan administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap Statuta Polimedia, mekanisme pengisian jabatan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi negeri.
Sejumlah dosen menyoroti beberapa persoalan yang disebut telah menjadi bagian dari hasil pemeriksaan Itjen. Salah satunya berkaitan dengan rekomendasi pemberhentian Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama yang diduga terbukti melanggar ketentuan Statuta.
Namun, menurut informasi yang disampaikan sejumlah sivitas akademika, pejabat yang bersangkutan tidak diberhentikan, melainkan dialihkan menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M).
Sementara itu, pejabat yang sebelumnya menduduki posisi Kepala P3M kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama.
Penunjukan tersebut turut dipersoalkan karena dinilai belum memenuhi persyaratan jabatan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen telah dilaksanakan secara substantif oleh pimpinan Polimedia.
Mekanisme Pemilihan Ketua Jurusan Dipersoalkan
Persoalan lainnya berkaitan dengan mekanisme pemilihan Ketua Jurusan. Berdasarkan keterangan sejumlah sivitas akademika, mekanisme pemilihan yang digunakan sebelumnya dinilai bertentangan dengan ketentuan Statuta Polimedia dan telah menjadi bagian dari temuan pemeriksaan Itjen.
Meski demikian, mereka menyebut hingga saat ini ketentuan yang dipersoalkan belum dicabut dan pemilihan ulang Ketua Jurusan juga belum dilaksanakan.
Selain mekanisme pemilihan, pengangkatan dan keberlanjutan jabatan seorang Ketua Jurusan juga menjadi sorotan. Pejabat tersebut disebut pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang yang menurut keterangan pihak yang mempersoalkan masih berlaku.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penerapan persyaratan jabatan, rekam jejak, serta konsistensi prinsip meritokrasi dan integritas dalam proses pengangkatan pejabat di lingkungan Polimedia.
Sivitas akademika juga mempertanyakan apakah riwayat hukuman disiplin tersebut telah menjadi bahan pertimbangan dan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum pengangkatan maupun penetapan jabatan dilakukan.
Persyaratan Jabatan dan LHKPN Ikut Disorot
Sorotan berikutnya menyangkut pengangkatan sejumlah pejabat yang diduga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan terkait penilaian kinerja, status kepegawaian, serta kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Penunjukan sejumlah pejabat berstatus Plt juga dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar mengenai pemenuhan persyaratan jabatan.
Bagi sivitas akademika yang menyampaikan keberatan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan kepercayaan warga kampus terhadap sistem tata kelola institusi.
Mereka menilai, apabila rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, diperlukan penjelasan terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan pimpinan Polimedia, termasuk alasan di balik sejumlah keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat.
Kemdiktisaintek Didesak Turun Tangan
Berlarutnya polemik tersebut turut memunculkan desakan agar Kemdiktisaintek tidak tinggal diam dan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Polimedia.
Sejumlah dosen bahkan mempertanyakan pengawasan kementerian terhadap pelaksanaan aturan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen. Mereka menilai perlu ada langkah tegas apabila dalam proses evaluasi ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Termasuk di dalamnya, pemeriksaan terhadap tanggung jawab pimpinan institusi dan kemungkinan penerapan sanksi disiplin apabila terbukti terdapat pelanggaran.
Menurut mereka, hasil pemeriksaan pengawasan internal kementerian semestinya menjadi dasar perbaikan tata kelola, bukan sekadar dokumen administratif yang tidak diikuti tindakan nyata.
Persoalan ini menjadi perhatian penting bagi keberlangsungan tata kelola Polimedia, terlebih institusi pendidikan tinggi tersebut baru saja menyelenggarakan wisuda pada 3 November 2026.
Hingga berita ini ditayangkan, Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, Dwi Riyono, S.T., M.AK., Ph.D., maupun pihak-pihak terkait belum memberikan klarifikasi atas berbagai persoalan yang disampaikan sivitas akademika tersebut.
Klarifikasi dari pihak Polimedia dan Kemdiktisaintek diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai hasil pemeriksaan Itjen, tindak lanjut rekomendasi, serta dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang dipersoalkan.
Dengan demikian, polemik yang berkembang tidak berlarut-larut dan penyelesaian dapat dilakukan secara transparan, objektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red/*)





