SISGITA Tangsel Jadi Rujukan, 60 Daerah Pelajari Integrasi Data Pajak dan Pertanahan
Mediakawasan.id, Tangerang Selatan — Inovasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan mulai diperluas melalui kerja sama lintas daerah. Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) yang dikembangkan Pemkot Tangsel disiapkan menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam membangun basis data perpajakan yang lebih terintegrasi.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kantor Pertanahan dari sejumlah wilayah.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Serua, Ciputat, Senin (21/9/2026), diikuti perwakilan 60 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 46 kepala daerah hadir secara langsung.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, kerja sama tersebut memiliki dua tingkatan. MoU menjadi landasan kerja sama antarpemerintah daerah, sedangkan PKS mengatur kerja sama teknis antara Bapenda dan Kantor Pertanahan.
“Jadi ada dua produk hukum, MoU antara saya sebagai kepala daerah dengan para kepala daerah yang lain yang diundang 60 pada hari ini,” kata Benyamin seusai acara.
Menurut dia, PKS selanjutnya ditandatangani Kepala Bapenda Tangsel dengan kepala Bapenda daerah mitra serta Kepala Kantor Pertanahan Tangsel dengan Kepala Kantor Pertanahan dari daerah yang bersangkutan.
SISGITA pada dasarnya menghubungkan dua sumber data yang selama ini berada pada sistem berbeda, yakni peta objek pajak yang dimiliki Bapenda dengan peta induk bidang atau Nomor Identifikasi Bidang (NIB) pada Kantor Pertanahan.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih mutakhir mengenai objek tanah, termasuk perubahan luas dan kepemilikan.
“Nah, dua ini digabungkan jadi satu sehingga yang diperoleh adalah akurasi data terkini baik luas tanah, volume tanah maupun yang nanti ke depan termasuk bangunannya,” ujar Benyamin.
Integrasi data juga dapat membantu mengidentifikasi perubahan kondisi objek pajak yang belum tercermin dalam data perpajakan. Misalnya, terjadi perubahan luas lahan karena pembagian waris atau transaksi jual beli, sementara data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) belum diperbarui.
Persoalan lain yang dapat teridentifikasi adalah perbedaan nama pemilik pada sertifikat dengan nama yang tercantum dalam data pajak.
“Jadi nanti dengan ini ketahuan pemilik tanahnya atas nama siapa, pemilik pajaknya atas nama siapa, sehingga yang kita gunakan adalah data sertifikat tentunya,” jelas Benyamin.
Untuk memastikan proses pembaruan berjalan terkoordinasi, Pemkot Tangsel telah membentuk satuan tugas yang melibatkan Bapenda dan Kantor Pertanahan. Satgas tersebut diketuai Kepala Bapenda Tangsel dan wakil ketuanya Kepala Kantor Pertanahan.
Tim akan melakukan pemetaan terhadap data yang perlu diperbarui sebelum dilakukan tindak lanjut kepada masyarakat.
Benyamin mengatakan, pengembangan SISGITA juga tidak berhenti pada integrasi data dua dimensi. Pemkot Tangsel tengah menyiapkan pengembangan sistem tiga dimensi (3D) agar informasi mengenai bangunan dapat dihitung lebih detail, termasuk luas dan volumenya.
“Jadi ke depan kami akan melakukan pengembangan dengan sistem tiga dimensi atau 3D-nya supaya terukur juga berapa luas bangunan, volume bangunan,” katanya.
Dari sisi perpajakan, Pemkot Tangsel masih melakukan penghitungan terhadap dampak penerapan SISGITA terhadap penerimaan daerah. Perhitungan tersebut mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Benyamin mencontohkan, objek yang sebelumnya tercatat sebagai tanah kosong dalam SPPT dapat diketahui telah memiliki bangunan melalui integrasi data. Kondisi tersebut berpotensi memerlukan pembaruan data objek pajak.
Saat ini, jumlah objek pajak PBB di Tangsel tercatat lebih dari 492 ribu objek. Integrasi data pertanahan dan perpajakan diharapkan dapat membantu proses pemutakhiran objek pajak tersebut.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menilai integrasi data elektronik menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Andra, keterhubungan data pertanahan dengan data perpajakan dapat membuat proses administrasi lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat validasi data.
“Kita membutuhkan integrasi data dan sistem yang mampu menghubungkan informasi pertanahan dengan data perpajakan secara lebih terpadu,” kata Andra.
Ia menambahkan, keterhubungan Nomor Identifikasi Bidang dengan Nomor Objek Pajak dapat memperkuat basis data perpajakan dan mendukung validasi BPHTB.
“Keterhubungan Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Objek Pajak juga dapat memperkuat basis data perpajakan sekaligus mendukung validasi BPHTB, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Andra, kehadiran puluhan pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa inovasi pemerintahan dapat dikembangkan lintas wilayah. Setiap daerah dapat mempelajari praktik yang telah diterapkan daerah lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing.
“Inovasi yang lahir dari pengalaman dan praktik baik di suatu daerah dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing,” tuturnya.
Dengan kerja sama tersebut, SISGITA Tangsel tidak hanya diarahkan untuk mendukung pemutakhiran data di tingkat lokal, tetapi juga membuka ruang pertukaran praktik dan pengembangan sistem integrasi data pertanahan serta perpajakan antardaerah. (Red/*)
