mediakawasan.id/, Jakarta- Menjelang debat ke-empat yang akan diikuti oleh calon wakil presiden dalam pemilihan umum (pemilu) saat ini, isu kesehatan belum juga muncul sebagai topik utama pembicaraan. Apalagi isu pengendalian konsumsi rokok. Sebagai salah satu batu sandungan terbesar pada masalah penyakit tidak menular (PTM), konsumsi rokok menyumbang beban ekonomi kesehatan negara yang mencapai Rp 17,9 hingga Rp 27,7 triliun sebagai beban defisit BPJS Kesehatan (CISDI, 2021). Masalah ini tentu harus diselesaikan, belum lagi rokok juga terbukti memiliki hubungan dengan kejadian stunting pada anak. Hal ini dikarenakan paparan asap rokok akan meningkatkan risiko stunting pada anak yang berusia 25-59 bulan sebesar 13,49 kali. Paparan asap rokok ini mengganggu penyerapan gizi pada anak sehingga berdampak buruk pada masa tumbuh kembangnya (P2PTM Kemenkes, 2018). Apabila produk kebijakan perlindungan anak dan masyarakat rentan dari konsumsi rokok belum berbasiskan bukti dan empati melainkan kepentingan industri maka sulit bagi negara meraih bonus demografi di kemudian hari.
Momentum pemilu 2024 seharusnya menjadi peluang bagi kita untuk mendorong terpilihnya pemimpin yang paling jauh dengan konflik kepentingan pengusaha. Laporan dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) 2023 menunjukkan angka indeks gangguan industri tembakau atau tobacco interference index sebesar 84, angka yang sangat tinggi bahkan tertinggi kedua di Asia setelah Jepang. Angka ini menunjukkan bahwa ada banyaknya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh industri tembakau yang mengakibatkan kebijakan publik di Indonesia terkait pengendalian konsumsi rokok cenderung lemah. Dalam konteks politik, bahkan semenjak Undang-Undang (UU) Cukai direvisi dan diberlakukan pada 2009, kenaikan cukai rokok hanya tidak pernah terjadi pada saat momen pemilu 2014 dan 2019. Laporan lain juga menunjukkan adanya banyak keterkaitan antara industri rokok dengan para politisi atau pejabat publik. Tanpa adanya transparansi dana politik yang jelas, potensi intervensi industri rokok pada partai politik maupun individu di Capres/Cawapres maupun Caleg akan semakin besar dan berdampak buruk bagi kekuatan kebijakan publik di Indonesia.
Menanggulangi dan memitigasi masalah serupa terjadi setiap tahunnya, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) membuat pemetaan politik yang kemudian direproduksi menjadi situs edukasi politik untuk memberikan informasi peta politik industri rokok dan politisi saat ini. Website atau situs daring tersebut dinamakan www.pilihantanpabeban.id yang dibuat dengan banyak riset mendalam serta konfirmasi politisi bertahap. “Situs Pilihan Tanpa Beban kami buat agar setidaknya masyarakat dapat mendapatkan informasi yang fair mengenai siapa saja orang yang berada di belakang politisi kita. Setidaknya yang berhubungan dengan industri rokok baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Daniel Beltsazar, co-inisiator pilihantanpabeban.id. Bagi IYCTC, informasi dan transparansi data
penting diketahui agar masyarakat bisa menilai calon mana yang memiliki konflik kepentingan dan mana yang tidak.
“Kami berharap situs ini dapat menjadi bahan acuan masyarakat khususnya kawan muda untuk benar- benar melek politik dan mau memilih calon pemimpin yang punya pengetahuan, kapasitas, dan tanpa beban transaksional dengan pengusaha pendukung,” tambah Ni Made Shellasih, Project Manager IYCTC. Adapun situs pilihantanpabeban.id ini memasukkan beberapa informasi penting seperti, siapa saja yang terlibat dalam pembahasan RUU Pertembakauan, siapa yang menolak kenaikan cukai rokok, siapa yang tidak memiliki keberpihakan pada kesehatan, dan siapa yang justru peduli pada isu pengendalian konsumsi rokok. Situs pilihantanpabeban.id sendiri menyediakan beberapa menu untuk mengetahui fakta pengendalian konsumsi rokok berupa jurnal dan bahan bacaan lain. Selain itu juga masyarakat dapat melihat secara jelas siapa tokoh publik yang merupakan anggota legislatif incumbent atau pejabat pemerintah yang punya potensi konflik kepentingan dengan industri rokok.“Kami punya target yang terbilang cukup ambisius meski pada isu lain mungkin terdengar biasa saja, yaitu mengumpulkan 20 pekerja eksekutif dan 24 calon legislatif (tingkat nasional maupun daerah) dalam kurun waktu masa kampanye Pemilu 2024. 20 eksekutif dan 24 legislatif kami targetkan dapat menyampaikan komitmen pro pengendalian konsumsi rokoknya yang dapat kami rekam dan kami masukkan di dalam website agar dapat dikawal jejak digital komitmennya,” ungkap Ni Made Shellasih menjelaskan salah satu tujuan pembuatan situs pilihantanpabeban.id. IYCTC meminta lebih banyak politisi yang bicara soal isu kesehatan masyarakat khususnya pengendalian konsumsi rokok. “Sebaliknya, jika politisi atau pejabat publik yang menghambat kebijakan pengendalian konsumsi rokok karena alasan konflik kepentingan, kami akan tunjukkan data publiknya agar masyarakat paham pola politik saat ini yang menghambat kita untuk maju,” tutup Ni Made Shellasih. (Red/rlls)
